KOTA, Radar Trenggalek – Dinas Pendidikan (Disdik) Trenggalek akan kembali bersurat ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti persoalan pendataan 153 guru Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajab yang hingga kini belum masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Langkah tersebut dilakukan setelah surat sebelumnya yang dikirimkan dinas belum mendapatkan balasan.
Sekretaris Disdik Trenggalek, Tanto Riyadi, mengatakan bahwa sebenarnya mendukung aspirasi para guru PPG Prajab tersebut. Keberadaan mereka dinilai turut membantu mengisi kekosongan tenaga pendidik yang selama ini masih terjadi di sejumlah sekolah di Trenggalek.
“Kami sebenarnya mendukung permintaan para relawan PPG Prajab. Sebab, keberadaan mereka mengisi kekosongan guru yang ada di Trenggalek selama ini,” ujar Tanto, Kamis (24/9).
Menurut dia, keberadaan para guru PPG Prajab cukup penting bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Apabila mereka berhenti mengajar, kondisi tersebut dikhawatirkan ikut memengaruhi layanan pendidikan di sejumlah sekolah yang selama ini terbantu dengan keberadaan mereka.
Baca Juga: Menjadi Benteng Keadilan hingga Kasus Menantang
“Jika mereka berhenti mengajar pastinya akan memengaruhi kondisi pendidikan yang ada,” jelasnya.
Tanto menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya sudah beberapa bulan lalu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dalam koordinasi itu, pemerintah pusat meminta Disdik Trenggalek mengirimkan surat terkait proses pendataan yang telah dilakukan.
Disdik kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat beserta data yang diperlukan. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum mendapatkan balasan dari pemerintah pusat. Mengenai alasan belum adanya jawaban tersebut, pihak dinas mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Beberapa bulan lalu telah dikoordinasikan ke pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat meminta bersurat tentang proses pendataan yang telah dilakukan. Tapi hingga saat ini surat tersebut belum dibalas. Mengenai alasannya, kami tidak tahu,” ungkap Tanto.
Baca Juga: Skema Berlapis untuk Anggaran Dampak Kekeringan
Karena itu, Disdik Trenggalek akan kembali mengambil langkah administratif dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Surat tersebut diharapkan dapat kembali membuka komunikasi terkait proses pendataan sekaligus akses dapodik bagi para guru PPG Prajab.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperjelas status pendataan para guru PPG Prajab sekaligus memastikan keberadaan mereka yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dapat terakomodasi dalam sistem pendataan pendidikan,“ jelas Tanto.
Diberitakan sebelumnya, para relawan guru yang telah menyelesaikan PPG Prajabatan di Bumi Menak Sopal, tampaknya muak akan janji tindak lanjut hearing yang telah disampaikan beberapa lalu.
Pasalnya, Kamis (24/9), sekitar 153 guru relawan tersebut kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Tuntutannya sama agar mereka difasilitasi masuk dalam dapodik.
Baca Juga: Berkuda, Gaya Baru Menikmati Waktu Luang
Kedatangan mereka diterima Komisi IV DPRD Trenggalek melalui rapat dengar pendapat (RDP). Para guru berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak kembali berhenti pada janji tindak lanjut.
Mengingat, mereka telah menunggu hampir empat bulan sejak adanya informasi bahwa surat dari kementerian akan turun dan menjadi dasar penginputan data ke dapodik.
“Kami datang ke sini untuk meminta kepastian atas persoalan administrasi yang hingga kini belum kunjung terealisasi, yaitu masuk dalam dapodik,“ ungkap koordinator Asosiasi PPG Prajabatan Trenggalek, Muhammad Intaha Syahrul Akbar.
Tujuan kedatangan mereka ke DPRD merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama dinas pendidikan. Para guru ingin mengetahui seberapa jauh langkah yang telah dilakukan pemangku kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Hari ini (kemarin, Red) kami menagih apa yang sudah dibicarakan kemarin di dinas pendidikan, yaitu tentang dimasukkannya ke dapodik. Kemarin sudah disampaikan kalau surat dari kementerian ini turun tiga hari, kemudian dapodik sudah bisa diakses. Tapi ternyata hampir empat bulan ini belum bisa terealisasi,” kata Intaha. (jaz/c1/din)
Editor : Juwita RatnasariSumber : RADAR TRENGGALEK