KOTA, Radar Trenggalek – Penguatan pendidikan pesantren di Kabupaten Trenggalek diharapkan semakin optimal mulai 2027.
Hal ini menyusul rencana penganggaran yang lebih mandiri untuk urusan pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) sehingga pembinaan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut dapat berjalan lebih maksimal.
“Selama ini, urusan pesantren masih berada dalam satu direktorat bersama sejumlah bidang pendidikan keagamaan lainnya. Kondisi tersebut membuat dukungan anggaran untuk pembinaan pesantren dinilai belum sebanding dengan jumlah lembaga yang harus ditangani,” kata ujar Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kasi PD Pontren) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Trenggalek, Agus Prayitno.
Dia mengaku selama dua tahun terakhir anggaran yang diterima hanya sekitar Rp 18,5 juta per tahun. Padahal, cakupan pembinaan mencapai ratusan pesantren, belum termasuk ribuan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
“Anggaran saya hanya Rp 18,5 juta setahun untuk mengurus pesantren di Trenggalek. Itu pun belum termasuk madrasah diniah (madin) dan TPQ yang jumlahnya juga banyak,” ungkapnya.
Menurut dia, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan secara menyeluruh.
Terlebih, kegiatan seperti mengumpulkan pengasuh pondok pesantren, guru, maupun tenaga pendidikan membutuhkan dukungan biaya operasional.
Akibatnya, pembinaan selama ini harus dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Baca Juga: Cetak Wirausaha Muda Adaptif, ITB Trenggalek Bekali Pelajar Strategi Manajemen dan Media Digital
Dia berharap rencana penguatan kelembagaan dan penganggaran mulai 2027 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pesantren.
Dukungan tersebut dinilai penting karena pesantren memiliki sejarah panjang dalam perkembangan bangsa, bahkan telah tumbuh sebelum Indonesia merdeka.
Selain persoalan anggaran, lanjut dia, kebutuhan penyelarasan kurikulum menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam kunjungan pembinaan ke sejumlah pesantren.
Selama ini, sebagian lembaga masih menjalankan sistem pembelajaran secara mandiri sehingga penerapan kurikulum belum sepenuhnya seragam.
Padahal, Kemenag telah memiliki acuan kurikulum untuk jenjang pendidikan diniyah, termasuk Madrasah Diniah Ula.
Karena itu, pendampingan diperlukan agar pesantren dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih terarah tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan masing-masing lembaga.
“Pesantren sangat membutuhkan pembinaan, terutama terkait kurikulum dan pembelajaran. Mereka berharap ada penyelarasan karena selama ini masih berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Berdasarkan hasil visitasi yang disampaikan narasumber, terdapat 76 pesantren yang menjadi cakupan pendataan di Trenggalek.
Dalam proses evaluasi, Kemenag juga melakukan penertiban terhadap lembaga yang tercatat secara administratif, tetapi tidak lagi memiliki santri atau tidak memenuhi kondisi yang dipersyaratkan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data kelembagaan sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus menjaga akuntabilitas administrasi pesantren.
Di sisi lain, pengembangan pendidikan pesantren juga diarahkan untuk memperluas akses santri terhadap pendidikan yang diakui negara.
Sejumlah pesantren telah memiliki lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
Namun, masih ada pesantren yang mempertahankan sistem salaf dan belum menyelenggarakan pendidikan formal.
Salah satu skema yang menjadi perhatian adalah satuan pendidikan muadalah (SPM), yang memungkinkan pendidikan pesantren dengan sistem pembelajaran tertentu memperoleh pengakuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui jalur tersebut, santri berpeluang memperoleh pengakuan pendidikan yang dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sesuai persyaratan.
Dia menyebutkan, pengembangan SPM di Pondok Tengah juga sedang diproses. Lembaga tersebut direncanakan mengembangkan pendidikan berjenjang, mulai dari tingkat Ula, Wustha, hingga Ulya, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan para santri.
Sementara itu, Pondok Tengah dikenal sebagai salah satu pesantren tua di Trenggalek yang masih mempertahankan sistem salaf.
Pesantren tersebut disebut memiliki ratusan santri dan tengah menghadapi tantangan untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan zaman.
Selain pembinaan kurikulum dan penguatan kelembagaan, digitalisasi juga menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Dalam wawancara tersebut, narasumber mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan data melalui sistem Education Management Information System (EMIS).
Kondisi tersebut membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan literasi digital maupun pendampingan pengelolaan administrasi berbasis teknologi.
Baca Juga: Madin dan TPQ Kecil Sulit Tersentuh Bantuan Banyak Belum Ber-Izop
Kemenag pun membuka kemungkinan adanya kegiatan pelatihan seiring dorongan digitalisasi di lingkungan pesantren.
Dengan dukungan anggaran, pembinaan yang lebih terarah, serta peningkatan kapasitas pengelola, pesantren diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya. (bim/c1/din)
Editor : Jonathan Alinskie WinataSumber : RADAR TRENGGALEK