TRENGGALEK NJENGGELEK - Sidang Isbat 1 Ramadan 2026 kembali menjadi sorotan publik. Menjelang penetapan awal puasa, Menteri Agama K.H. Prof. Dr. Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa posisi hilal berdasarkan perhitungan masih berada di bawah ufuk. Hal ini memunculkan potensi perbedaan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah.
Dalam keterangannya sebelum pelaksanaan Sidang Isbat 1 Ramadan 2026, Menag menegaskan bahwa perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah bukan hal baru. Namun, dinamika tahun ini dinilai cukup menarik karena menyangkut penggunaan kalender global oleh Muhammadiyah.
“Perbedaan metodologi ini sudah sering terjadi. Dulu kecenderungannya tetap kompak mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Namun dalam satu dekade terakhir, Muhammadiyah memiliki metode tersendiri yang tentu tidak bisa kita paksakan,” ujar Menag.
Baca Juga: Tol Kayangan Dieng, Jalan Setapak 3 Meter dengan Panorama Negeri di Atas Awan
Posisi Hilal Masih di Bawah Ufuk
Berdasarkan data hisab yang dipaparkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, posisi hilal saat magrib masih berada di bawah ufuk. Tingginya tercatat minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Bahkan di wilayah paling barat Indonesia seperti Aceh, ketinggian hilal masih minus 0 derajat 58 menit 47 detik dengan sudut elongasi yang juga rendah.
Secara kriteria imkan rukyat, kondisi tersebut dinilai belum memenuhi syarat terlihatnya hilal. Jika merujuk pada kalender lokal dan metode rukyat yang digunakan pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU), maka besar kemungkinan 1 Ramadan belum bisa ditetapkan keesokan harinya.
Namun persoalan menjadi berbeda ketika dikaitkan dengan kalender global yang digunakan Muhammadiyah. Dalam konsep tersebut, keberadaan hilal di belahan bumi lain bisa menjadi dasar masuknya bulan baru secara internasional.
Baca Juga: Wisata Dieng Murah dan Lengkap, Jelajah Candi Arjuna hingga Kawah Sikidang Cuma Rp30 Ribu
Hisab dan Rukyat: Dua Pendekatan Berbeda
Menag menjelaskan bahwa perbedaan terletak pada cara memahami hadis tentang rukyat. Hadis “sumu li ru’yatihi wa afthiru li ru’yatihi” bisa dimaknai secara tekstual sebagai melihat langsung hilal, tetapi juga dapat dipahami sebagai mengetahui keberadaan hilal melalui perhitungan.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab sebagai informasi dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara pemerintah dan NU menempatkan rukyat sebagai informasi utama, sedangkan hisab sebagai alat konfirmasi.
“Sulit memang untuk dipersatukan jika pendekatannya berbeda. Yang bisa menyatukan biasanya ketika tinggi hilal sudah di atas dua derajat, sehingga secara hisab wujud dan secara rukyat juga memungkinkan terlihat,” jelasnya.
Tahun ini, karena posisi hilal masih minus, maka jika Muhammadiyah tetap menggunakan kalender globalnya, ada kemungkinan terjadi perbedaan awal puasa.
Baca Juga: Wisata Dieng Lewat Jalur Wonosobo–Kejajar, Ini Potret Perjalanan Menuju Negeri di Atas Awan
Kalender Global Jadi Sorotan
Menag juga menyinggung kemungkinan diskusi lanjutan terkait penerapan kalender global. Jika Muhammadiyah memilih menunda implementasi kalender global hingga tahun depan, maka peluang kesamaan awal Ramadan lebih besar.
Namun jika tetap diberlakukan sekarang, maka perbedaan awal Ramadan berpotensi terjadi. Meski demikian, keputusan resmi tetap menunggu hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026 yang digelar setelah seminar posisi hilal.
Rangkaian sidang diawali dengan pemaparan data astronomi oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag pada pukul 16.00 WIB, terbuka untuk umum. Setelah itu, sidang isbat digelar secara tertutup bersama para ulama, termasuk kehadiran Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Perbedaan Bukan Alasan Konflik
Menag menegaskan bahwa perbedaan bukanlah hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan. Indonesia memiliki pengalaman panjang hidup dalam keberagaman.
“Bhinneka Tunggal Ika adalah modal besar bangsa ini. Perbedaan itu bukan alasan menimbulkan konflik. Lebih indah kalau bisa kompak, tetapi kalau berbeda pun harus dimaknai dengan baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah substansi ibadah Ramadan, bukan semata tanggal mulainya. Perbedaan awal puasa hendaknya tidak mengurangi semangat persaudaraan dan kekompakan umat Islam di Indonesia.
Sidang Isbat 1 Ramadan 2026 kini tinggal menunggu hasil akhir. Apakah pemerintah dan Muhammadiyah akan kembali berbeda, atau justru menemukan titik temu, akan segera diumumkan setelah proses musyawarah selesai.
Yang jelas, masyarakat diimbau tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi. Sebab pada akhirnya, Ramadan adalah momentum mempererat ukhuwah, bukan memperlebar perbedaan.
Editor : Edo Trianto