
KOTA, Radar Trenggalek – Persoalan perumahan di Kabupaten Trenggalek masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan Dinas Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Trenggalek terdapat lebih dari 118 ribu backlog perumahan yang terbagi dalam dua kategori. Yakni, kepemilikan rumah dan penghunian.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Disperkimhub Trenggalek, Subyantoro Retno Pamuji menjelaskan, perubahan klasifikasi backlog terjadi sejak terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Jika sebelumnya backlog hanya dihitung dari selisih jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah, kini juga mencakup masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau dulu backlog hanya dihitung dari masyarakat yang belum memiliki rumah. Sekarang ada dua, yaitu backlog kepemilikan dan backlog penghunian. Backlog penghunian ini adalah masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni," jelasnya, Jumat (17/7).
Data tahun 2026 menunjukkan jumlah rumah tangga di Trenggalek mencapai 283.435, sedangkan jumlah rumah 228.130 unit. Dari angka tersebut, backlog kepemilikan rumah tercatat 63.220 kepala keluarga, sementara backlog penghunian atau masyarakat yang masih tinggal di RTLH mencapai 55.305 unit.
Untuk mengurangi angka tersebut, Pemkab Trenggalek terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan perbaikan rumah.
Baca Juga: Wujudkan Literasi dan Prestasi Peserta Didik
Tahun ini, Trenggalek telah memperoleh alokasi 291 unit bantuan rehabilitasi RTLH dari pemerintah pusat yang berasal dari jalur aspirasi.
Selain itu, berdasarkan informasi dari Balai Perumahan, Trenggalek diproyeksikan memperoleh total sekitar 800 unit bantuan RTLH secara bertahap dalam tahun ini.
Sementara dari APBD Kabupaten Trenggalek, pemerintah hanya mampu mengalokasikan bantuan rehabilitasi sebanyak 75 unit akibat keterbatasan anggaran.
"Perbaikan RTLH terbesar memang berasal dari pemerintah pusat. Dari APBD tahun ini hanya 75 unit karena kemampuan anggaran terbatas," ujarnya.



