KOTA, Radar Trenggalek – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Trenggalek mencatat 65 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Juni 2026.
Sebagian besar pemutusan tersebut terjadi akibat penutupan perusahaan, sedangkan sisanya karena memasuki masa pensiun.
Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Trenggalek, Era Puspitasari menjelaskan, kasus PHK pertama terjadi pada Januari 2026.
Sebanyak 36 pekerja dari perusahaan yang bergerak di bidang industri tripleks kehilangan pekerjaan setelah perusahaan menutup operasionalnya. "Januari ada satu perusahaan yang tutup dengan jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 36 orang," ujarnya.
Kasus berikutnya terjadi pada Maret 2026. Sebanyak 23 pekerja diler juga terdampak penutupan perusahaan sehingga hubungan kerja harus diakhiri. Sementara itu, pada April tercatat empat pekerja di layanan kesehatan swasta.
Kemudian, pada Juni terdapat satu pekerja perusahaan ekspedisi yang terkena PHK serta satu pekerja di bank perkreditan yang mengakhiri hubungan kerja karena memasuki masa purnatugas atau pensiun.
"Kalau yang bank perkreditan itu karena memasuki masa pensiun. Sedangkan lainnya ada yang karena penutupan perusahaan dan ada satu dari perusahaan ekspedisi," jelasnya, Kamis (9/7).
Secara keseluruhan, jumlah pekerja yang terdampak PHK hingga pertengahan tahun mencapai 65 orang. Disperinaker menilai angka tersebut masih didominasi oleh faktor penutupan perusahaan, bukan karena efisiensi tenaga kerja secara massal.
Era mengatakan, dibandingkan tahun sebelumnya, pola pelaporan PHK pada 2026 justru lebih tertib. Pada tahun-tahun sebelumnya, laporan PHK yang masuk ke disperinaker relatif sedikit, di antaranya berasal dari perusahaan pelat merah. Salah satu kasus berkaitan dengan pelanggaran internal, bukan karena kondisi perusahaan.
Menurut dia, meningkatnya jumlah laporan tahun ini bukan berarti kasus PHK melonjak drastis, melainkan karena perusahaan mulai tertib melaksanakan kewajiban pelaporan kepada pemerintah.
