KOTA, Radar Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek meminta pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menegaskan, keamanan makanan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG. Sebab, program tersebut menyasar anak-anak sekolah yang menjadi kelompok penerima manfaat.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan sudah didistribusikan. Pemeriksaan harus menyeluruh sejak proses pengolahan di dapur SPPG hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
“Harapannya jangan sampai kejadian-kejadian yang melibatkan siswa sebagai penerima program terjadi lagi. Karena ini berkaitan dengan kesehatan anak-anak juga. Maka dari itu pengawasan harus diperketat lagi ke depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Doding setelah menjenguk siswa yang menjalani perawatan di RSUD dr Soedomo Trenggalek beberapa waktu lalu. Pasien tersebut mengalami keluhan gangguan pencernaan yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG.
Doding mengatakan, pengawasan dapur SPPG harus mencakup berbagai aspek. Mulai kebersihan tempat pengolahan, kesehatan dan higienitas pekerja, kelayakan sarana prasarana, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan.
“Dapur-dapur juga harus jadi pengalaman. Karena ini berkaitan dengan anak-anak pelajar,” tegasnya.
Apalagi sebelumnya wakil rakyat mendapatkan laporan adanya keluhan gangguan kesehatan dilaporkan dialami siswa SD Integral Luqman Al Hakim. Salah seorang siswa bahkan harus mendapatkan perawatan di RSUD dr Soedomo pada Rabu (12/8).
Selain itu, sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami gangguan pencernaan. Sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan kembali ke rumah.
