
KOTA, Radar Trenggalek - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek berupaya memperkuat sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, rendah emisi, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Rabu (4/11).
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan lingkungan di Trenggalek.
Mulai dari penguatan sarana dan prasarana persampahan, pengembangan ekonomi karbon, penurunan emisi gas rumah kaca, hingga perlindungan ekosistem pesisir dan kawasan karst.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dukungan peningkatan armada pengangkutan sampah. “Melalui pertemuan ini, kami (Pemkab Trenggalek, Red) mengharapkan bantuan kendaraan operasional berupa dump truck, arm roll truck, pikap, serta kendaraan roda tiga untuk menunjang pelayanan persampahan,“ ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Baca Juga: KOLASE CERIA, Bunda dan Anak Kompak Berkarya
Adanya masing-masing satu unit dump truck dan arm roll truck diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengangkutan. Sementara kendaraan pikap dan roda tiga dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan di wilayah setempat.
Selain dukungan infrastruktur, audiensi tersebut juga membuka peluang pengembangan ekonomi karbon dari sektor persampahan.
KLH berkomitmen memberikan pendampingan kepada Pemkab Trenggalek, terutama dalam penyiapan dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). “Dalam skema ini, kami telah menyiapkan BUMD PT JET untuk berperan sebagai pelaku usaha karbon,“ katanya.
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya diarahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi melalui kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
Program Sangu Sampah menjadi salah satu program yang didorong untuk mendukung upaya tersebut. Melalui pengelolaan sampah yang terukur, kegiatan dalam program itu berpotensi diperhitungkan sebagai aksi mitigasi perubahan iklim dan dikembangkan menuju skema perdagangan karbon sesuai ketentuan yang berlaku.



