Trenggaleknjenggelek – Transparency International kembali merilis hasil survei terbaru dalam Corruption Perception Index (CPI) tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat mengalami penurunan skor dan menempati posisi memprihatinkan di kawasan Asia Tenggara maupun dunia.
Dari sembilan negara anggota ASEAN yang disurvei, Indonesia menempati urutan ke-6 dengan skor 37 dari 100, menandakan tingkat korupsi sektor publik yang masih tinggi.
Semakin kecil skor, maka semakin korup sebuah negara dianggap dalam indeks CPI ini.
Berikut daftar negara ASEAN dengan skor CPI terendah:
1. Myanmar – Skor 16/100
2. Kamboja – Skor 21/100
3. Thailand – Skor 34/100
4. Laos – Skor 33/100
5. Filipina – Skor 33/100
6. Indonesia – Skor 37/100
7. Vietnam – Skor 40/100
8. Malaysia – Skor 50/100
9. Singapura – Skor 84/100 (terbaik di Asia Tenggara)
Transparency International menyatakan bahwa skor Indonesia tahun ini menurun dibanding tahun lalu.
Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih merajalela, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan lemahnya penegakan hukum.
Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-37 dalam daftar negara paling korup, naik dari sebelumnya peringkat ke-34.
Sementara itu, Sudan Selatan menjadi negara paling korup di dunia dengan skor hanya 8, disusul Somalia (skor 9) dan Venezuela (skor 10).
Adapun negara-negara dengan skor CPI terbaik dunia di antaranya:
Denmark – Skor 90
Finlandia – Skor 88
Singapura – Skor 84
Sebagai informasi, CPI ini disusun berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis terhadap tingkat korupsi sektor publik di 180 negara.
Lebih lanjut, tingkat korupsi yang tinggi berdampak langsung terhadap iklim investasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Rendahnya skor CPI juga menjadi indikator kegagalan dalam reformasi birokrasi dan integritas pejabat publik.
Transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi yang tegas menjadi kunci perbaikan.
Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawasan, mempercepat digitalisasi layanan publik, dan memperketat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. (kho)
Editor : Akhmad Nur Khoiri