TRENGGALEK NJENGGELEK-Isu rapel gaji pensiunan 2026 ASN, TNI, dan Polri kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan platform YouTube. Sejumlah konten menyebutkan rapel gaji pensiunan dipastikan cair dengan jadwal pembayaran yang disebut-sebut mulai akhir 2025 hingga awal 2026. Narasi ini memunculkan harapan besar di kalangan pensiunan karena dikaitkan dengan nominal rapelan yang diklaim sudah jelas besarannya.
Dalam sejumlah video viral, disebutkan bahwa pemerintah telah memastikan pencairan rapel gaji pensiunan 2026 secara bertahap. Bahkan, narasi tersebut kerap mengatasnamakan pernyataan pejabat negara, meski tanpa disertai dokumen resmi berupa peraturan pemerintah atau keputusan menteri yang dapat diverifikasi.
Namun, di balik ramainya isu rapel gaji pensiunan 2026 ASN, TNI, dan Polri tersebut, fakta resmi menunjukkan kondisi yang berbeda.
Penegasan Resmi TASPEN: Belum Ada Keputusan Pemerintah
PT TASPEN (Persero) secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapel gaji pensiunan.
Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025 sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat.
TASPEN menekankan bahwa seluruh kebijakan mengenai penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya merupakan kewenangan penuh Pemerintah.
Apabila ada kebijakan baru, pengumuman resmi akan disampaikan melalui kanal yang sah.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, penyesuaian pensiun pokok seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, tidak terdapat keputusan baru terkait kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapelan bagi seluruh kelompok penerima manfaat.
Rapel Bergantung Banyak Faktor, Tidak SeragamTASPEN juga menjelaskan bahwa besaran rapel, apabila suatu saat diberlakukan, tidak akan sama bagi setiap pensiunan.
Nilai rapel sangat bergantung pada faktor golongan terakhir, masa kerja, pangkat, serta gaji pokok sebelum penyesuaian. Karena itu, klaim bahwa semua pensiunan akan menerima nominal maksimal dipastikan tidak benar.
Selain itu, TASPEN mengonfirmasi belum ada instruksi resmi dari Pemerintah mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan. Informasi pencairan rapel yang beredar luas di masyarakat dipastikan tidak memiliki dasar hukum.
Imbauan Waspada Informasi Viral
Dalam kesempatan yang sama, TASPEN kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Seluruh informasi resmi terkait pensiun hanya dapat dipastikan melalui kanal resmi TASPEN, termasuk call center 1500 919 dan situs resmi perusahaan.
Dengan klarifikasi ini, TASPEN berharap para pensiunan tidak terpengaruh isu viral dan tetap menunggu keputus.an resmi Pemerintah terkait kebijakan pensiun ke depan
Editor : Anggi Septiani