RAJA AMPAT merupakan kawasan kepulauan di Papua Barat yang memiliki nilai ekologis dan kultural sangat tinggi, dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia serta status sebagai Global Geopark UNESCO.
Namun, kawasan ini menghadapi konflik serius akibat aktivitas pertambangan nikel yang mulai menguat sejak pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di beberapa pulau kecil.
Pada Juni 2025, pemerintah mencabut empat IUP tambang sebagai respons atas tekanan publik dan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pertambangan di wilayah pesisir.
Meskipun demikian, konflik tidak mereda karena salah satu perusahaan dilaporkan kembali beroperasi, memicu protes luas dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Konflik tambang di Raja Ampat tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap struktur sosial masyarakat adat.
Untuk memahami dinamika ini, teori solidaritas sosial Emile Durkheim menjadi pisau analisis yang relevan. Dalam The Division of Labor in Society (1893), Durkheim membedakan solidaritas mekanik dan solidaritas organik sebagai dasar kohesi sosial dalam masyarakat.
Masyarakat adat Raja Ampat, seperti suku Maya dan Fatyan, merepresentasikan solidaritas mekanik. Ikatan sosial mereka dibangun atas kesamaan nilai, norma, dan praktik hidup yang bergantung langsung pada alam.
Sistem adat seperti “sasi laut” menjadi bentuk kesadaran kolektif yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Ketika aktivitas tambang masuk dan merusak terumbu karang serta hutan, norma adat tersebut terganggu.
Penurunan hasil tangkapan nelayan, rusaknya wilayah sakral, dan pencemaran lingkungan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas kolektif, sehingga memicu perlawanan sosial secara komunal.
Di sisi lain, negara memandang pertambangan nikel melalui kerangka solidaritas organik, yaitu masyarakat modern yang terikat oleh pembagian kerja dan kepentingan ekonomi nasional.
Tambang nikel diposisikan sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam logika ini, setiap aktor; pemerintah; perusahaan; dan tenaga kerja, memiliki peran spesifik yang saling bergantung. Namun, penerapan solidaritas organik di Raja Ampat gagal berjalan seimbang karena tidak memperhitungkan kerentanan sosial-ekologis pulau kecil dan posisi masyarakat adat dalam struktur pembagian kerja tersebut.
Ketidaksinkronan antara solidaritas mekanik masyarakat adat dan solidaritas organik industri melahirkan kondisi yang oleh Durkheim disebut sebagai anomi, yaitu situasi ketika norma lama runtuh sementara norma baru belum terbentuk secara mapan.
Masyarakat adat kehilangan pegangan nilai karena aturan adat diabaikan, sementara mekanisme kompensasi dan integrasi dari negara tidak berjalan efektif.
Hal ini memunculkan konflik berkepanjangan, polarisasi sosial, serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan hukum.
Dengan demikian, konflik tambang nikel di Raja Ampat mencerminkan kegagalan transisi sosial yang sehat. Pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada dialog dan pengakuan terhadap nilai lokal justru melemahkan kohesi sosial.
Penyelesaian konflik ini menuntut pendekatan holistik, yaitu dengan menegaskan perlindungan wilayah adat, menghentikan pertambangan di pulau kecil yang rentan, serta membangun model pembangunan yang mengintegrasikan masyarakat adat sebagai subjek, bukan korban.
Tanpa upaya tersebut, pertambangan tidak akan menjadi sarana pembangunan, melainkan sumber disintegrasi sosial yang berkelanjutan. (*)
