BELAKANGAN ini, geliat pembangunan di Kabupaten Mojokerto semakin terasa. Pemerintah daerah tampak serius ingin membawa perubahan mulai dari program pendidikan gratis, digitalisasi layanan publik, hingga rencana besar pemindahan pusat pemerintahan. Di atas kertas, semua ini terdengar menjanjikan. Mojokerto seperti sedang dipersiapkan menjadi daerah yang lebih maju, lebih modern, dan lebih tertata.
Tapi kalau kita lihat lebih dekat, realitanya tidak sesederhana itu. Rencana pemindahan pusat pemerintahan, misalnya. Ide ini sebenarnya tidak salah. Banyak daerah lain juga melakukan hal serupa untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Dengan pusat pemerintahan yang baru, diharapkan urusan administrasi jadi lebih cepat, fasilitas lebih lengkap, dan birokrasi lebih rapi. Namun, yang jadi persoalan adalah lokasi pembangunan tersebut.
Muncul kekhawatiran bahwa proyek ini akan berdiri di atas lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Kalau benar begitu, ini bukan lagi sekadar soal pembangunan, tapi soal keberlanjutan hidup masyarakat.
Petani di Mojokerto bukan jumlah kecil. Mereka bergantung pada lahan yang ada, dan ketika lahan itu berkurang, dampaknya langsung terasa. Bukan hanya kehilangan penghasilan, tapi juga berkurangnya produksi pangan lokal. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi ketahanan pangan daerah itu sendiri.
Pembangunan yang mengorbankan sektor penting seperti pertanian seharusnya dipikirkan ulang. Jangan sampai demi mengejar citra modern, justru melupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, masalah tata kelola pemerintahan juga tidak bisa diabaikan. Masih ada catatan soal bagaimana anggaran dikelola, bagaimana program dijalankan, dan sejauh mana transparansi diberikan kepada publik.
Hal-hal seperti pengelolaan hibah, pengadaan barang, hingga perencanaan program sering kali jadi titik rawan. Bagi masyarakat, mungkin ini terlihat jauh dan tidak terlalu terasa langsung. Tapi sebenarnya, di sinilah akar dari banyak masalah pelayanan publik.
Ketika pengelolaan tidak rapi atau tidak transparan, dampaknya bisa berupa program yang tidak tepat sasaran, pelayanan yang lambat, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran. Yang lebih disayangkan, masalah seperti ini sering kali baru dibahas setelah muncul sorotan, bukan dicegah sejak awal.
Lalu kita lihat sektor pendidikan. Program pendidikan gratis tentu patut diapresiasi. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, kebijakan ini bisa sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
