KOTA, Radar Trenggalek - Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan pesantren dan madrasah diniah (madin). Salah satu langkah yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Trenggalek adalah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Diniyah Nonformal pada September lalu.
Pengesahan regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian, dukungan terhadap pesantren dan madin tidak hanya bergantung pada pembahasan anggaran setiap tahun, tetapi memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Baca Juga: Pilkades Serentak, PKDI Tunggu Kejelasan
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut, keberadaan perda tersebut menjadi salah satu upaya mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan, terutama madin yang selama ini membutuhkan bantuan operasional serta dukungan kesejahteraan bagi para pengajarnya. “Perda ini untuk memberi kepastian bahwa anggaran bantuan dari pemerintah bisa disalurkan sesuai peraturan. Khususnya untuk madin, sekarang sudah ada kepastian hukumnya,” ujarnya, Rabu (21/10).
Sebelum ditetapkan menjadi perda, dasar hukum bantuan tersebut masih berupa peraturan bupati. Melalui regulasi baru ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki pijakan yang lebih kuat dalam mengalokasikan bantuan bagi lembaga pendidikan diniah maupun tenaga pengajarnya.
Menurut dia, kepastian regulasi menjadi penting agar bantuan dapat direncanakan secara berkelanjutan. Selama ini, pelaksanaan bantuan setiap tahun masih menghadapi sejumlah kendala administratif, termasuk keterlambatan penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dia mengungkapkan, kendala penginputan SIPD pada tahun ini berdampak pada belum dapat direalisasikannya bantuan yang direncanakan untuk 2027. Karena itu, keberadaan aturan yang lebih kuat diharapkan membantu memperjelas mekanisme penganggaran dan pelaksanaan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.
Meski demikian, kepastian hukum melalui perda tidak serta-merta menjamin besaran bantuan akan selalu sama setiap tahun. Pelaksanaannya tetap perlu mengikuti mekanisme perencanaan, penganggaran, serta ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, dia menyambut positif adanya penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama yang secara khusus menangani urusan pesantren. Langkah tersebut berpotensi membuat pembinaan dan pemberdayaan pendidikan pesantren lebih terarah.
Momentum Hari Santri, lanjutnya, juga menjadi pengingat bahwa pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berkarakter. Karena itu, dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan adanya Perda Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Diniyah Nonformal, DPRD Trenggalek berharap bantuan bagi madin dan penguatan pendidikan pesantren dapat direncanakan lebih baik. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan sekaligus memperluas dukungan pemerintah daerah terhadap para pendidik dan santri. (gun/c1/din)
