Sekolah Negeri Perlu Hadirkan Program Menarik agar Tak Ditinggalkan Warga

Trenggaleknjenggelek – Fenomena sekolah dasar negeri yang hanya menerima satu siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi alarm bagi dunia pendidikan dasar, khususnya di daerah. Seperti yang terjadi di SD Negeri Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, minimnya pendaftar menunjukkan bahwa sekolah negeri mulai kehilangan daya tarik di mata masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Cahyono, menilai kondisi ini harus dijadikan titik tolak untuk melakukan perubahan signifikan dalam pengelolaan pendidikan negeri.
Bagi Agus, sekolah negeri tak bisa hanya bergantung pada fasilitas atau status sebagai institusi milik negara, tapi juga perlu menyajikan program-program unggulan yang relevan dan menarik bagi orang tua dan siswa.
“Sekolah negeri harus punya inovasi. Kalau tidak, masyarakat akan mencari alternatif lain, seperti sekolah berbasis keagamaan atau swasta yang menawarkan program-program yang mereka anggap lebih unggul,” ujar Agus.
Ia mencontohkan, di wilayah Kendalrejo terdapat tiga SD negeri dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Meskipun infrastruktur SD negeri cukup memadai, namun warga justru lebih banyak mendaftarkan anak-anak mereka ke MI karena program unggulan seperti tahfidz Al-Qur’an yang kini jadi tren di kalangan masyarakat.
“Sekolah yang punya keunggulan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan dipilih. MI di Kendalrejo menawarkan program tahfidz, itu jadi magnet tersendiri,” jelasnya.
Agus mengingatkan, sekolah negeri tidak boleh pasif menanggapi perubahan selera dan ekspektasi publik. Justru, dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah negeri memiliki peluang besar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan tetap terjangkau.
“Negara sudah hadir lewat anggaran, fasilitas, dan tunjangan guru. Tinggal bagaimana kepala sekolah dan para pendidik merancang program yang punya nilai tambah,” katanya.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah pengembangan program berbasis karakter, literasi digital, keterampilan abad 21, hingga pendekatan tematik berbasis lokalitas. Hal ini bisa menjadi nilai jual baru bagi sekolah negeri, tanpa harus menyalin mentah-mentah program dari sekolah swasta atau berbasis agama.
Menurut Agus, pemerintah daerah juga harus mendampingi dan mendorong sekolah-sekolah negeri melakukan adaptasi. Jika tidak, maka perlahan-lahan sekolah negeri akan makin kehilangan siswa dan pada akhirnya tidak bisa bertahan.
“Kalau terus dibiarkan, akan banyak SD negeri yang kosong murid. Padahal sekolah ini dibangun dengan uang rakyat. Maka dari itu, mari kita hidupkan kembali sekolah negeri lewat inovasi dan kreativitas,” pungkasnya.(jaz)

