KOTA, Radar Trenggalek - Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru madrasah tahun 2026 mulai dibuka pada 21 Oktober. Namun, mekanisme pendaftaran berbasis aplikasi menyisakan persoalan ketika guru mengalami kendala dan membutuhkan kepastian penyelesaian.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Trenggalek belum bisa memberikan keputusan akhir atas aduan yang membutuhkan penanganan teknis maupun kewenangan pusat. Persoalan yang berkaitan dengan sistem aplikasi dan kebijakan program perlu dikonfirmasi kepada pihak Kemenag pusat.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kemenag Trenggalek Ahmad Basuki menjelaskan bahwa pendaftaran PPG dilakukan melalui aplikasi. Persoalan yang berkaitan dengan sistem maupun kebijakan pusat diperlukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Pendaftaran PPG saat ini dilakukan melalui aplikasi. Untuk kendala yang berkaitan dengan sistem maupun kebijakan pusat, kami perlu berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Kami akan membantu sesuai kewenangan di tingkat kabupaten, terutama terkait verifikasi dan validasi administrasi,” ujar Ahmad Basuki.
Pendaftaran PPG Dalam Jabatan bagi guru madrasah dijadwalkan berlangsung pada 21–27 Oktober 2026. Sementara itu, proses verifikasi dan validasi administrasi calon peserta dijadwalkan pada 21–29 Oktober 2026. Dengan waktu pendaftaran yang terbatas, kepastian penanganan kendala menjadi penting, terutama bagi guru yang menghadapi persoalan menjelang batas akhir pendaftaran.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi EMIS GTK. Dalam mekanisme ini, Kemenag kabupaten/kota maupun Kantor Wilayah Kemenag provinsi dapat menjalankan verifikasi dan validasi sesuai kewenangannya. Penetapan peserta tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme resmi Kemenag pusat.
Di sisi lain, guru membutuhkan saluran pengaduan yang jelas ketika menghadapi masalah, mulai dari ketidaksesuaian data, status kelayakan yang belum terpenuhi, hingga kendala teknis yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri melalui aplikasi.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena tidak semua kendala memiliki penyelesaian yang sama. Masalah administrasi membutuhkan pemeriksaan data, sedangkan gangguan sistem atau persoalan yang berada di luar kewenangan daerah memerlukan koordinasi dengan pengelola terkait.
Digitalisasi pendaftaran memang mempermudah pendataan dan proses administrasi. Namun, mekanisme pendampingan dan pengaduan tetap diperlukan agar guru memperoleh penjelasan mengenai penyebab kendala, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah penyelesaian yang harus ditempuh. (bim/c1/di
