Selembar kertas. Tipis. Tetapi di atas kertas itulah kini bergantung nasib jabatan tertinggi kedua di republik ini.
Kertas itu adalah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan ijazah, bukan transkrip, melainkan surat yang menyatakan “setara”. Sederhana secara administrasi, berat secara konstitusi. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) bersuara. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) menyusul. Lalu pada Rabu (11/11/2026), Gibran dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dengan penyampaian resmi ke MPR dijadwalkan sehari kemudian.
Maka, persoalannya bukan lagi selembar surat. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini memutuskan: apakah seorang pemimpin mundur karena kesadaran etik atau diberhentikan karena hukum?
Duduk Perkara: Dua Putusan, Dua Jalur
Publik kerap mencampuradukkan MK dan MA. Keduanya seperti dua dokter yang memeriksa pasien yang sama, tetapi dengan stetoskop berbeda.
MK, lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyatakan permohonan sengketa hasil pilpres yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Artinya, MK tidak mendiskualifikasi siapa pun. Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA, dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada lembaga yang berwenang.
Baca Juga: Regulasi Pakai Perbup Lama
Berkas itu kemudian sampai ke MA. Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Pemerintah menyebut putusan itu final. Dengan demikian, asas presumptio iustae causa, yang menganggap keputusan pejabat tata usaha negara benar sampai dibatalkan pengadilan, telah gugur.
Tetapi di sinilah celah konstitusionalnya. Putusan MA membatalkan sebuah surat; ia tidak memberhentikan seorang wakil presiden. Sebagaimana ditegaskan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, pengadilan tidak dapat mengeksekusi pemberhentian presiden atau wakil presiden secara langsung. Jalurnya tetap pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui proses politik konstitusional di DPR. Putusan hukum sudah selesai, keputusan atas jabatan belum.
Di ruang kosong antara keduanya itulah keraguan publik tumbuh. Sebab, rakyat tidak hidup di ruang prosedur. Rakyat hidup di ruang rasa keadilan.
Mundur: Jalan Etika
Mundur adalah keputusan pribadi yang lahir dari kesadaran bahwa jabatan tidak lebih penting daripada kepercayaan. Ia seperti tamu yang menyadari undangannya diragukan, lalu memilih pulang sebelum hidangan disajikan. Ia tidak diusir. Ia hanya tahu bahwa makan dalam keraguan itu tidak nikmat.
Mundur tidak membutuhkan putusan pengadilan. Ia membutuhkan keberanian moral. Pemimpin sering dikenang bukan karena bertahan, melainkan karena tahu kapan harus pergi. Namun bagi pejabat negara seperti wakil presiden, mundur bukan sekadar niat. Sebagian pakar mengingatkan bahwa pengunduran diri baru memiliki kepastian tata negara setelah disampaikan kepada MPR. Dari titik itulah pasal 8 ayat 2 UUD 1945 bekerja: Presiden mengusulkan dua calon pengganti, dan MPR memilih salah satunya paling lambat dalam 60 hari.
Baca Juga: Motor Dua Tahun Hilang, Polisi Ringkus Residivis
Menarik pula dicatat bahwa mundur tidak harus berarti mengaku bersalah. Menurut Mensesneg, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Mundur dapat dibaca sebagai upaya menempatkan kepentingan negara di atas pembelaan diri. Hanya saja, setiap upaya hukum lanjutan tentu harus menghormati kenyataan bahwa putusan kasasi sudah final.
Makzul: Jalan Hukum
Jika mundur adalah pulang sendiri, makzul adalah diantar pulang oleh negara, dengan surat resmi, dengan saksi, dan dengan palu. Jalannya panjang dan berlapis. DPR menyatakan pendapat dalam rapat paripurna dengan dukungan dua pertiga anggota yang hadir. MK memeriksa dan memutus paling lama 90 hari. Lalu, MPR memutuskan dalam sidang yang dihadiri tiga perempat anggota dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir.
Pasal 7A membuka dua pintu: pelanggaran hukum berat (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela) atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pintu kedua inilah yang kini diperdebatkan. Pakar seperti Feri Amsari menilai DPR dapat menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi syarat. Pakar lain mengingatkan bahwa pemakzulan tidak mudah dan harus tunduk pada mekanisme konstitusi. Perdebatan sesungguhnya ada pada tafsir: apakah cacat syarat saat pencalonan sama dengan “tidak lagi memenuhi syarat”?
Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kini sudah berada di meja pimpinan DPR, diusulkan 120 anggota dari delapan fraksi. Sebagian anggota menegaskan proses itu akan terus berjalan selama pengunduran diri belum final.
Karena itu, kita perlu menjaga satu perbedaan. Cacat administratif belum tentu perbuatan tercela. Makzul yang dipaksakan tanpa dasar yang kuat akan berubah dari proses hukum menjadi proses politik berbaju hukum, dan itulah yang paling berbahaya bagi demokrasi. Pada saat itu, konstitusi tidak lagi menjadi wasit. Ia menjadi pemain.
Baca Juga: Infrastruktur Terabaikan di Tengah Predikat Kampung Percontohan
Mundur atau Bertahan: Hitung-hitungan Konstitusional
Mari berhitung dengan jujur, bukan hanya untung-rugi bagi satu orang, melainkan bagi republik.
Keuntungan mundur. Pertama, ia mengakhiri ketidakpastian. Jabatan yang legitimasinya terus diperdebatkan menyedot energi pemerintahan. Kedua, jalur penggantian lebih jelas dan lebih singkat dibanding proses DPR, MK, dan MPR yang berlapis. Ketiga, mundur dan diberhentikan meninggalkan jejak sejarah yang berbeda; yang pertama masih dapat dibaca sebagai sikap kenegarawanan, yang kedua sulit. Keempat, mundur mencegah pasal 7A dan 7B dipakai di tengah suhu politik yang tinggi, ketika konstitusi paling rawan dijadikan alat.
Harga yang harus dibayar. Mundur dapat dibaca sebagai pengakuan, padahal belum ada pembuktian pidana apa pun dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Ia juga dapat menjadi preseden bahwa tekanan opini dan politik cukup untuk menggantikan prosedur konstitusional. Dan ia tidak menjawab pertanyaan yang lebih besar: mengapa syarat pencalonan tidak teruji sejak di hulu?
Risiko bertahan. Pertama, proses pemakzulan yang panjang dapat menyita energi negara berbulan-bulan, dengan setiap tahapnya menjadi arena kontestasi politik. Kedua, legitimasi terus terkikis, sebab dokumen yang menjadi dasar syarat pencalonan telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan yang final. Ketiga, dukungan politik tidak lagi pasti, dengan usul HMP datang lintas fraksi. Keempat, jika akhirnya diberhentikan, stigma “dimundurkan” jauh lebih berat daripada “mundur”.
Adil pula mencatat sisi sebaliknya. Pemakzulan bukan jalan mulus: ada ambang dua pertiga di DPR, pemeriksaan MK, dan kuorum tiga perempat di MPR. MK pun tidak mendiskualifikasi Gibran. Maka, bertahan sambil menempuh jalur hukum bukanlah tindakan melawan konstitusi. Hanya saja, biaya politiknya tidak kecil, bukan hanya bagi Gibran, melainkan juga bagi pemerintahan yang ia dampingi.
Baca Juga: Warga Gotong Royong Luru Banyu demi Sawah Padi
Dampak dan Tantangan
Dampak positifnya nyata. Publik menjadi melek konstitusi. Kata-kata seperti “suket”, “makzul”, dan “hak menyatakan pendapat” yang dulu hanya ada di buku, kini dibicarakan di warung, di pasar, di masjid. MK dan MA dipaksa lebih transparan; setiap putusan kini dibaca, bukan sekadar diumumkan.
Dampak negatifnya juga nyata. Publik terbelah menjadi kubu pro dan kontra, dan konstitusi dipakai untuk saling serang, bukan saling memahami. Sebagian warga berkata, “Sudahlah, percuma”. Inilah bahaya yang lebih besar daripada suket itu sendiri, karena apatisme adalah kematian yang pelan bagi demokrasi.
Jalan Tengah Konstitusional
Saya menawarkan tiga jalan.
Pertama, pisahkan etika, hukum, dan politik. Pertanggungjawaban administrasi diselesaikan di jalur peradilan. Pemberhentian diselesaikan lewat Pasal 7A dan 7B. Soal kehormatan diserahkan kepada hati nurani. Jangan menuntut hati nurani dengan pasal, dan jangan menuntut konstitusi dengan emosi. Jangan pula menyelesaikannya di TikTok atau di jalanan.
Kedua, buka dokumennya. Pemerintah, KPU, dan lembaga terkait perlu membuka proses penerbitan dan verifikasi suket itu kepada publik. Transparansi adalah obat terbaik bagi kecurigaan. Jika benar, tidak ada yang perlu ditutupi. Jika salah, tidak ada yang bisa menutupinya selamanya.
Baca Juga: Terjun ke Jurang, Sopir Tewas
Ketiga, reformasi syarat pencalonan. Ke depan, syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu harus dirumuskan lebih jelas: apa yang dimaksud “sederajat”, siapa yang berwenang menyatakannya, dan bagaimana KPU memverifikasinya sebelum penetapan calon. Jangan biarkan satu surat keterangan menggoyang satu republik.
Penutup
Selembar suket itu tipis. Tetapi ia mengajarkan satu hal yang tebal: konstitusi tidak boleh hanya menjadi teks yang disimpan di lemari. Ia harus menjadi napas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Apa pun ujungnya, mundur yang tuntas di hadapan MPR atau proses konstitusional di DPR, itu urusan konstitusi. Yang tidak boleh terjadi adalah bangsa ini kehilangan kepercayaan bahwa hukum masih menjadi tempat untuk bertanya. Sebab, jika hukum hanya menjadi tempat menjawab apa yang telah diputuskan oleh kekuasaan, kita tidak lagi hidup di negara hukum. Kita hanya hidup di negara yang memiliki hukum.
Pada akhirnya, selembar suket memaksa kita memilih: mundur dengan kesadaran etik, atau diberhentikan dengan prosedur konstitusional. Yang tidak boleh adalah membiarkan keraguan itu menggantung. (*)
Editor : Juwita RatnasariSumber : RADAR TRENGGALEK