KOTA, Radar Trenggalek – Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di 128 desa Kabupaten Trenggalek ternyata tidak berpedoman pada peraturan bupati (perbup) terbaru. Pasalnya, regulasi teknis yang menjadi acuan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut masih dalam proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski begitu, seluruh desa dipastikan telah merampungkan pembentukan panitia sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni pada Senin (2/11).
“Untuk proses pembentukannya (panitia pilkades, Red), sementara kami instruksikan menggunakan ketentuan peralihan untuk memastikan tahapan tetap berjalan,“ ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Trenggalek, Suhartoko.
Saat ini, pembentukan panitia oleh badan permusyawaratan desa (BPD) di seluruh desa telah selesai. Landasan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Trenggalek dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
“Insya Allah, semua sudah kerja,” ujar Suhartoko.
Pemkab Trenggalek juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 400.10.2/1473/406.018/2026 tertanggal 28 Oktober 2026. Surat tersebut mengaktifkan ketentuan peralihan dalam pasal 170 Perda Nomor 8 Tahun 2026. Melalui ketentuan itu, pemerintah daerah masih dapat menggunakan Perbup Nomor 53 Tahun 2016 sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan regulasi terbaru.
Baca Juga: Gelar Diklat Jurnalistik, Cetak Jurnalis Muda Kreatif dan Kritis di Era Digital
“Dengan demikian, pembentukan panitia yang sudah dilakukan di 128 desa tetap memiliki landasan hukum meski perbup baru belum ditetapkan,“ katanya. Penggunaan aturan lama tersebut menjadi langkah sementara agar tahapan pilkades tidak tertunda.
Suhartoko menjelaskan, rancangan perbup baru saat ini masih menjalani proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses tersebut membutuhkan waktu karena banyaknya rancangan produk hukum dari 38 kabupaten/kota yang harus diverifikasi.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, Pemkab Trenggalek telah menyepakati penerapan ketentuan peralihan bersama Pemprov Jatim, Komisi I DPRD Trenggalek, dan perangkat daerah terkait.
Namun, kepastian kapan perbup baru disahkan belum dapat dipastikan. Saat ditanya mengenai target penyelesaian regulasi tersebut, Suhartoko mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada Bagian Hukum Setda Trenggalek.
