DTSEN Butuh Data Valid Pemkab Wajib Maksimalkan Peran Operator Desa
TERUS UPDATE : Para siswa Sekolah Rakyat di Trenggalek yang kebanyakan dari mereka masuk pada DTSEN. (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)Menurut dia, akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial. Karena itu, pembaruan data harus dimulai dari level paling bawah, yakni desa, dengan melibatkan operator dan pemerintah desa secara aktif.
“Data itu dinamis. Setiap hari ada perubahan. Maka pembenahan harus dilakukan terus-menerus, mulai dari desa, naik ke kabupaten, lalu ke pusat,” ujarnya.
Dia menegaskan, ke depan pengelolaan data akan terpusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial berperan dalam pemutakhiran.
Sinergi lintas sektor, kata dia, mutlak diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan seragam.
“Tidak ada lagi lembaga lain yang mengolah data selain BPS. Tapi pemutakhiran harus dilakukan bersama-sama, dari bawah sampai atas,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya menjangkau masyarakat yang belum terdata atau yang disebut sebagai “invisible people”. Kelompok ini dinilai rentan karena tidak tercatat dalam sistem sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan.
“Mereka yang belum terdata harus kita cari, kita rangkul. Itu pekerjaan rumah kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat pembenahan data hingga tingkat desa.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan Posko GERTAK sebagai pusat integrasi data bersama BPS.
“Data itu terpusat, tapi dikompilasi di daerah. Kami siapkan Posko GERTAK agar sistemnya bisa langsung in line dengan pusat,” ujarnya.



