Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SUKET, MUNDUR, DAN MAKZUL

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Ketika selembar surat keterangan menguji kedewasaan konstitusi kita.
Ketika selembar surat keterangan menguji kedewasaan konstitusi kita.

Advertisement

Selembar kertas. Tipis. Tetapi di atas kertas itulah kini bergantung nasib jabatan tertinggi kedua di republik ini.

Kertas itu adalah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan ijazah, bukan transkrip, melainkan surat yang menyatakan “setara”. Sederhana secara administrasi, berat secara konstitusi. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) bersuara. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) menyusul. Lalu pada Rabu (11/11/2026), Gibran dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dengan penyampaian resmi ke MPR dijadwalkan sehari kemudian.

Maka, persoalannya bukan lagi selembar surat. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini memutuskan: apakah seorang pemimpin mundur karena kesadaran etik atau diberhentikan karena hukum?

Advertisement

Duduk Perkara: Dua Putusan, Dua Jalur

Publik kerap mencampuradukkan MK dan MA. Keduanya seperti dua dokter yang memeriksa pasien yang sama, tetapi dengan stetoskop berbeda.

MK, lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyatakan permohonan sengketa hasil pilpres yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Artinya, MK tidak mendiskualifikasi siapa pun. Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA, dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada lembaga yang berwenang.

Advertisement

Baca Juga: Regulasi Pakai Perbup Lama

Berkas itu kemudian sampai ke MA. Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Pemerintah menyebut putusan itu final. Dengan demikian, asas presumptio iustae causa, yang menganggap keputusan pejabat tata usaha negara benar sampai dibatalkan pengadilan, telah gugur.

Tetapi di sinilah celah konstitusionalnya. Putusan MA membatalkan sebuah surat; ia tidak memberhentikan seorang wakil presiden. Sebagaimana ditegaskan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, pengadilan tidak dapat mengeksekusi pemberhentian presiden atau wakil presiden secara langsung. Jalurnya tetap pasal 7A dan 7B UUD 1945 melalui proses politik konstitusional di DPR. Putusan hukum sudah selesai, keputusan atas jabatan belum.

Di ruang kosong antara keduanya itulah keraguan publik tumbuh. Sebab, rakyat tidak hidup di ruang prosedur. Rakyat hidup di ruang rasa keadilan.

Mundur: Jalan Etika

Mundur adalah keputusan pribadi yang lahir dari kesadaran bahwa jabatan tidak lebih penting daripada kepercayaan. Ia seperti tamu yang menyadari undangannya diragukan, lalu memilih pulang sebelum hidangan disajikan. Ia tidak diusir. Ia hanya tahu bahwa makan dalam keraguan itu tidak nikmat.

Mundur tidak membutuhkan putusan pengadilan. Ia membutuhkan keberanian moral. Pemimpin sering dikenang bukan karena bertahan, melainkan karena tahu kapan harus pergi. Namun bagi pejabat negara seperti wakil presiden, mundur bukan sekadar niat. Sebagian pakar mengingatkan bahwa pengunduran diri baru memiliki kepastian tata negara setelah disampaikan kepada MPR. Dari titik itulah pasal 8 ayat 2 UUD 1945 bekerja: Presiden mengusulkan dua calon pengganti, dan MPR memilih salah satunya paling lambat dalam 60 hari.

Advertisement
Editor : Juwita Ratnasari
Sumber : RADAR TRENGGALEK

Artikel Terkait

Regulasi Pakai Perbup Lama

Regulasi Pakai Perbup Lama

Pembentukan panitia Pilkades Serentak 2027 di 128 desa Trenggalek rampung memakai aturan lama karena Perbup baru masih difasilitasi Pemprov.

Motor Dua Tahun Hilang, Polisi Ringkus Residivis

Motor Dua Tahun Hilang, Polisi Ringkus Residivis

Polres Trenggalek menetapkan pria berinisial TG sebagai tersangka kasus pencurian motor di Pogalan setelah dua tahun melakukan penyelidikan.

Infrastruktur Terabaikan di Tengah Predikat Kampung Percontohan

Infrastruktur Terabaikan di Tengah Predikat Kampung Percontohan

Jalan penghubung Desa Gading–Pucanganak sepanjang 2 km di Tugu Trenggalek rusak parah dan tak tersentuh perbaikan Pemkab sejak tahun 2012.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer