KOTA, Radar Trenggalek – Kepastian jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Trenggalek mulai didesak DPRD.
Dewan meminta Pemkab Trenggalek segera memberikan kepastian tahapan dan jadwal pilkades agar pemerintah desa maupun panitia penyelenggara memiliki pijakan jelas dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, setelah menggelar rapat kerja bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) serta jajaran Asisten Sekda Trenggalek.
Rapat tersebut salah satunya membahas kesiapan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkades.
Baca Juga: Pilkades Serentak, PKDI Tunggu Kejelasan
Guswanto mengatakan, secara regulasi rancangan peraturan daerah (raperda) yang menjadi payung hukum pilkades telah mendapatkan nomor register dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan demikian, tahapan berikutnya tinggal menunggu penyelesaian peraturan bupati (perbup).
“Raperda telah diberikan nomor register. Kita tinggal menunggu perbup,” tegas Guswanto, seusai memimpin rapat kerja tersebut.
Menurut dia, kepastian jadwal menjadi penting agar pemerintah desa dan panitia pilkades tidak bekerja berdasarkan informasi yang simpang siur.
Terlebih saat ini muncul rumor mengenai kemungkinan perubahan maupun penundaan jadwal pilkades.
Dewan meminta pemkab segera menyampaikan perkembangan tahapan secara terbuka kepada pemerintah desa dan panitia penyelenggara.
Dengan begitu, kebutuhan administrasi maupun anggaran dapat dipersiapkan sejak awal.
“Pemerintah desa bisa menyiapkan kebutuhan dasar pelaksanaan pilkades sambil menunggu perbup. Setelah aturannya terbit, tentu akan dilakukan sosialisasi,” ujarnya.
Guswanto juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai perubahan jadwal sebelum ada keputusan resmi.
Pelaksanaan pilkades, kata dia, harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika nantinya pemerintah pusat menerbitkan surat edaran maupun keputusan baru yang mengatur perubahan kebijakan pilkades, Pemkab Trenggalek wajib menyesuaikan pelaksanaannya.
“Kalau ada surat edaran atau keputusan dari pusat, kita harus mengikuti. Kita tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan pemerintah desa yang kepala desanya akan segera mengakhiri masa jabatan untuk menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
Laporan tersebut menjadi salah satu kewajiban administratif yang harus dituntaskan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Tata Kelola DD Harus Terbuka dan Akuntabel
“Pemerintah desa harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perda, yakni wajib selesai 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir,” terangnya.
Selain persoalan jadwal, mekanisme penyaringan bakal calon kepala desa juga menjadi perhatian.
Guswanto menjelaskan, apabila jumlah bakal calon yang mendaftar lebih dari lima orang, panitia harus melakukan seleksi tambahan untuk menetapkan maksimal lima calon yang dapat mengikuti tahapan berikutnya.
Teknis serta materi seleksi tambahan tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut oleh DPMD melalui aturan teknis pelaksanaan pilkades.
DPRD berharap penyelesaian perbup tidak berlarut-larut. Sebab, semakin cepat regulasi teknis ditetapkan, semakin jelas pula tahapan dan jadwal pilkades yang dapat disampaikan kepada pemerintah desa, panitia, serta masyarakat.
“Kalau lebih dari lima calon, tetap ada ujian. Teknis dan materi ujiannya nanti diatur secara terperinci oleh tim DPMD dalam aturan teknis,” pungkasnya. (jaz/c1/din)
Editor : Jonathan Alinskie WinataSumber : RADAR TRENGGALEK